ANGGARAN DASAR SEKAR PERHUTANI

ANGGARAN DASAR

SERIKAT KARYAWAN PERHUTANI

(SEKAR PERHUTANI)

PEMBUKAAN

Bahwa untuk mewujudkan Tujuan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 maka seluruh warga Negara Indonesia wajib berperan secara aktif melaksanakan pembangunan secara terencana dan bertahap dalam bidang kegiatannya masing-masing.

Bahwa seluruh KARYAWAN Perum Perhutani merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai Warga Negara Indonesia, ikut mewujudkan tujuan nasional tersebut melalui Perum Perhutani sesuai dengan kemampuan teknis dan profesionalisme yang dimilikinya.

Bahwa tekad tersebut dapat terwujud jika karyawan tersebut menggalang diri dalam suatu kesatuan dan persatuan berbentuk Serikat Karyawan dan bahu membahu dengan Manajemen Perum Perhutani dalam suatu sinergi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, karyawan Perum Perhutani bersepakat untuk berhimpun dalam suatu wadah Serikat Karyawan Perhutani.

BAB I

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

Pasal 1

Pembentukan SEKAR PERHUTANI di lingkungan Perum Perhutani berdasarkan pada :

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 dan amandemennya.

2. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM

3. Undang-undang No. 21 Tahun 2000 ten tang Serikat Karyawan / Serikat Buruh.

4. Undang-undang No. 13 tahun 2003 ten tang ketenagakerjaan

5. Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN

6. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2003 tentang Perum Perhutani

BAB II

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Organisasi ini bernama Serikat Karyawan Perum Perhutani disingkat SEKAR PERHUTANI dan selanjutnya disebut demikian dalam Anggaran Dasar.

Pasal 3

SEKAR PERHUTANI didirikan tanggal sebelas Januari tahun Dua Ribu Lima (11-01-2005) dan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 4

SEKAR PERHUTANI berkedudukan di Jakarta.

BAB III

AZAS, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 5

(1) SEKAR PERHUTANI berazaskan Pancasila.

(2) SEKAR PERHUTANI mempunyai sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab.

(3) SEKAR PERHUTANI bertujuan :

  1. Bersama dengan manajemen mewujudkan pengelolaan hutan di Jawa dan Madura secara Lestari
  2. Mempertahankan Keberadaan Perum Perhutani dalam waktu yang tidak terbatas.
  3. Memberikan perlindungan, pembelaan hak dan memperjuangkan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja.

(4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) SEKAR PERHUTANI mempunyai fungsi :

  1. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerjasama dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatan.
  2. Sebagai wakil pekerja dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatan.
  3. Sebagai sarana menciptakan hubungan yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
  4. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan Keberadaan eksistensi Perum Perhutani.
  5. Sebagai wadah penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 6

ANGGOTA

Anggota SEKAR PERHUTANI adalah karyawan dan pekerja PKWT yang mendaftarkan diri menjadi anggota SEKAR PERHUTANI

Pasal 7

Tata Cara Menjadi Anggota

Permintaan menjadi anggota diajukan oleh karyawan pada pengurus DPD SEKAR PERHUTANI.

BAB V

ORGANISASI DAN PENGURUS

Pasal 8

  1. SEKAR PERHUTANI diurus oleh Dewan Pengurus Pusat SEKAR PERHUTANI yang dipilih dan ditetapkan melalui Musyawarah Besar (MUBES) SERIKAT KARYAWAN.
  2. Jumlah personil dan Jabatan dalam kepengurusan SERIKAT KARYAWAN akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
  3. “Organ SEKAR PERHUTANI terdiri dari : Majelis Pembina Organisasi (MPO), Dewan Pengurus Pusat (DPP), Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan bila dipandang perlu dapat dibentuk Dewan Pengurus Cabang (DPC)”

Pasal 9

Anggota Pengurus

  1. Yang berhak menjadi anggota kepengurusan SEKAR PERHUTANI disesuaikan dengan hasil PKB.
  2. Syarat-syarat menjadi pengurus :
  1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani.
  2. Anggota SEKAR PERHUTANI, setia kepada organisasi dan memahami AD/ART SEKAR PERHUTANI.
  3. Mempunyai kemampuan manajemen dan berorganisasi.
  4. Mempunyai kemampuan negoisasi dan komunikasi.
  5. Mempunyai waktu untuk kegiatan organisasi.
  6. Tidak ada pamrih jabatan structural atas kepengurusannya di Serikat Karyawan

3.  Yang tidak berhak menjadi anggota kepengurusan SEKAR PERHUTANI adalah karyawan yang menduduki jabatan tertentu dan jabatan itu menimbulkan pertentangan kepentingan antara pihak manajemen dan karyawan.

Pasal 10

Pemilihan Pengurus

  1. Pemilihan pengurus SEKAR PERHUTANI dilakukan secara demokratis, langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER), untuk masa jabatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).
  2. Peserta yang mempunyai hak suara adalah anggota utusan DPP, DPW dan DPD yang hadir dan tercatat di Mubes
  3. Mekanisme penggunaan hak suara diatur dalam ART.

Pasal 11

Penggantian Antar Waktu

Bilamana seseorang anggota pengurus mengundurkan diri atau karena sebab lain dan masa baktinya belum selesai, maka Penggantian Antar Waktu (PAW) dilakukan melalui mekanisme rapat pengurus lengkap.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 12

Sumber Keuangan

(1) Sumber keuangan SEKAR PERHUTANI berasal dari :

a. Iuran anggota;

b. Hasil usaha yang sah;

c. Bantuan anggota atau pihak lain yang tidak mengikat.

BAB VII

PENYELESAIAN PENYELISIHAN

Pasal 13

Setiap perselisihan diselesaikan secara musyawarah oleh Serikat Karyawan. Dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan, diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

MUSYAWARAH ORGANISASI

Pasal 14

(1) Musyawarah SEKAR PERHUTANI terdiri dari

a. Musyawarah Besar (MUBES)

b. Musyawarah Wilayah (MUSWIL)

c. Musyawarah Daerah (MUSDA)

d. Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB)

(2) MUBES adalah merupakan lembaga tertinggi dalam organisasi ini yang diselenggarakan setiap 2 tahun yang ditetapkan oleh Anggaran Rumah Tangga dengan maksud :

  1. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus DPP.
  2. Menetapkan program kerja untuk satu masa jabatan kepengurusannya.
  3. Memilih kepengurusan SEKAR PERHUTANI untuk periode berikutnya.
  4. Meninjau kembali Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta semua peraturan organisasi.
  5. Hal-hal lain yang dipandang penting dan perlu.

(3) MUSWIL dan MUSDA diatur lebih lanjut dalam ART.

BAB IX

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 15

  1. Semua peraturan tentang hal-hal yang belum cukup atau belum diatur dalam Anggaran Dasar ditetapkan di dalam Anggaran Rumah Tangga.
  2. Anggaran Rumah Tangga tersebut tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar.

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 16

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Besar (MUBES), dimana MUBES harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (DUA PER TIGA) perwakilan DPW dan DPD.

Pasal 17

Ketentuan Pasal 5 dalam Anggaran Dasar ini mengenai tujuan SEKAR PERHUTANI tidak boleh dirubah kecuali mengenai susunan kata-katanya atau perluasan maksud dan tujuan yang tidak bertentangan dengan maksud semula.

BAB XI

PEMBUBARAN

Pasal 18

(1) Pembubaran SEKAR PERHUTANI dapat dilakukan dengan MUBES.

(2) SEKAR PERHUTANI hanya dapat dibubarkan apabila :

  1. Perum Perhutani bubar atau menghentikan kegiatan selama-lamanya yang mengakibatkan putusnya hubungan kerja bagi seluruh karyawan.
  2. Dinyatakan oleh putusan pengadilan.
  3. Dinyatakan oleh anggota melalui MUSLUB.

(3) Apabila SEKAR PERHUTANI ini dibubarkan, maka setelah semua hutang organisasi diselesaikan, sisa kekayaan tersebut diberikan kepada lembaga lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama yang ditunjuk melalui MUBES.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang tidak dan atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur kemudian dalam bentuk peraturan organisasi.

DITETAPKAN DI : MADIUN

PADA TANGGAL : 6 MARET 2007

1. Pimpinan Sidang I : Andi Adrian Hidayat

2. Pimpinan Sidang II : Amas Wijaya

3. Pimpinan Sidang III : Yuri Yuriana

Iklan
%d blogger menyukai ini: