Pro-Kontra SK 632 dan 607/Kpts/Dir/2009 Tentang Kenaikan Gaji

Mahoni, 15 Januari 2010.  Setelah ditunggu-tunggu dan disuarakan Sekar hampir 2 tahun, akhirnya Direksi Perum Perhutani menaikkan gaji karyawan Perum Perhutani.  Keputusan kenaikan gaji tersebut tertuang dalam SK Direktur Utama Perum Perhutani No. 632/Kpts/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Penetapan besarnya tambahan tunjangan jabatan bagi pejabat Jenjang Jabatan I dan Jenjang Jabatan II dan SK Direktur Utama No : 607/Kpts/2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Penetapan besarnya tunjangan penyesuaian penghasilan bagi pejabat Jenjang  Jabatan III sampai dengan PKWT.  Kenaikan gaji tersebut mulai berlaku per Oktober 2009.

Namun demikian, terbitnya kedua SK tersebut ternyata justru menimbulkan berbagai pro dan kontra di kalangan karyawan.   Bahkan nyaris menimbulkan demotivasi kerja, penggalangan mogok kerja sampai ada keinginan untuk berdemo.  Sebagian besar karyawan – terutama yang berada di level jenjang Jabatan III ke bawah – menyatakan kecewa atas kesenjangan kenaikan gaji yang ditetapkan oleh kedua SK tersebut.  Lho kenapa?  Naik gaji kok malah kecewa?

Jika menilik isi SK 632 dan 607 tersebut di atas, memang wajar saja jika kemudian timbul ketidakpuasan karyawan.  Bagaimana tidak ?  Kenaikan gaji  jenjang II dan I, cukup besar bedanya dengan jenjang kenaikan gaji jenjang III ke bawah.  Untuk jajaran Administratur ke atas, mendapatkan kenaikan gaji sebagai Tambahan Tunjangan Jabatan minimal sebesar Rp. 5 juta.  Sedangkan untuk jenjang PKWT sampai dengan jenjang III mendapatkan Tunjangan Penyesuaian Penghasilan (TPP) sebesar Rp. 100 rb sd 750 rb.  Kesenjangan yang sangat mencolok inilah yang menjadi pangkal kekecewaan sebagian besar karyawan.

Berbagai suara dan aspirasi bergulir yang disampaikan baik melalui sms, telepon maupun tulisan-tulisan di media grup facebook Sekar.  Hampir sebagian besar pada intinya menyatakan ketidakpuasan atas proporsi kenaikan gaji yang berbeda tersebut dan mempertanyakan dasar perhitungan serta pertimbangan atas SK Kenaikan gaji tersebut.  Melalui “GERAKAN FACEBOOKER KARYAWAN PERHUTANI DUKUNG BOD REVISI SK 606 DAN 607” telah diikuti oleh lebih dari 400 orang karyawan Perhutani.

Untuk menghindari bola panas ini semakin liar bergulir, maka DPP Sekar Perhutani mengambil kebijakan antisipatif dengan mengajukan permohonan audiensi kepada BoD untuk menyampaikan aspirasi karyawan tersebut.   Maka pada tanggal 13 Januari 2010, Sekar (bersama dengan SP2P) telah bertemu dan beraudiensi dengan BoD untuk saling mendapatkan informasi yang lengkap agar keresahan soal kenaikan gaji ini dapat segera teratasi.

Audiensi dihadiri oleh seluruh anggota BoD, Pengurus Sekar Perhutani, dan Pengurus SP2P dengan agenda utama untuk mendapatkan penjelasan yang memadai dan berdialog mengenai kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Direksi Perum Perhutani, terutama terkait terbitnya SK Direktur Utama Perum Perhutani No. 632/Kpts/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Penetapan besarnya tambahan tunjangan jabatan bagi pejabat Jenjang Jabatan I dan Jenjang Jabatan II dan SK Direktur No : 607/Kpts/2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Penetapan besarnya tunjangan penyesuaian penghasilan bagi pejabat Jenjang  Jabatan III sampai dengan PKWT.

Berdasarkan hasil dialog tersebut, diperoleh beberapa point penting dari penjelasan BoD antara lain sebagai berikut :

  1. Bahwa kenaikan gaji ini dapat dilaksanakan disebabkan adanya efisiensi biaya di tahun 2009. Cashflow PHT memang benar terbatas tapi dalam pengertian bahwa pertumbuhan perusahaan memang hanya mampu 17%. Oleh karenanyausulan kenaikan gaji 30% tidak disetujui oleh Meneg BUMN, sehingga dipecah jadi 15% di tahun 2009 dan 15% di tahun 2010.  Besaran 15% itu angka rupiahnya 21 M. Jumlah inilah yg dibagi menjadi kenaikan gaji tahun ini.
  2. Penyesuaian tunjangan tidak bisa diterapkan sama rasa sama rata, karena direksi menilai jabatan Jenjang I dan Jenjang II adalah jabatan kunci (Kepemimpinan, Managerial dan Strategi ), sehingga perlu diberikan insentif yang layak dan juga punishment yang tegas.  Uang yang 21 M tersebut, proporsinya lebih banyak untuk Adm-Up (mgkn 70 : 30 atau 60 : 40 atau 80 : 20), namun tahun depan yg 21 M itu prioritas utk level di bawah Adm.   Jadi, yg harus dikawal adalah kenaikan tahun depan harus benar2 diprioritaskan utk level dibawah Adm tsb. Sehingga, tahun depan yg kenaikan gajinya besar giliran level dibawah Adm tersebut. Hal ini sudah dijanjikan Dirut Pht.  Diharapkan jenjang ini dapat memberikan suri teladan yang baik kepada bawahannya untuk menghasilkan kinerja terbaiknya, selain itu Jenjang Jabatan III ke bawah lebih banyak jumlahnya. Terhadap penjelasan ini Sekar menuntut pelaksanaan kebijakan yang konsisten serta penerapan reward and punishmet yang tegas dan fair. Sekar siap akan turut mengawasi dan mengawal pelaksanaan kebijakan ini dalam tataran pelaksanaannya.
  3. Tunjangan Jenjang Jabatan I dan II (Adm up) adalah “Tunjangan Jabatan” bukan tunjangan ke personalnya, sehingga jika sewaktu–waktu yang bersangkutan tidak perform dalam posisi jabatannya, maka tunjangan jabatannya dengan sendirinya akan hilang.
  4. Tunjangan Jenjang Jabatan III sampai dengan PKWT adalah Tunjangan penyesuaian penghasilan. artinya “tunjangan yang melekat pada orangnya bukan pada kursinya”.  Jenjang Jabatan III sampai dengan PKWT tahun 2010 dijanjikan BoD akan ada kenaikan gaji lagi sebesar 15% dari THP per Januari 2010.  Kebijakan tersebut telah dianggarkan dalam RKAP 2010 per tanggal 1 Januari 2010, namun eksekusinya masih menunggu pengesahan RKAP 2010.  Dengan kebijakan ini diharapkan, gap/kesenjangan kenaikan gaji antara level II-up dengan III ke bawah semakin berkurang.
  5. Direksi berpendapat bahwa kebijakan “gaji naik sedikit tapi gajian tepat waktu” adalah plihan yang terbaik menurut BoD daripada “gaji naik banyak tetapi tidak tepat waktu” dipilih sebagai alternatif terbaik saat ini.  Dalam hal ini, Sekar sepakat dengan kebijakan BoD tersebut dengan pertimbangan kondisi internal finansial perusahaan yang sulit dan demi kepentingan keberlanjutan perusahaan jangka panjang.

Selain mendialogkan permasalahan gaji, Sekar Perhutani memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mempertanyakan soal tidak adanya seleksi peningkatan PP ke pegawai tahun 2009.  Dalam kesempatan tersebut, Sekar perhutani juga mendesak BoD agar peningkatan status 2010 dapat dilaksanakan mengingat tuntutan PKB mensyaratkan setap tahun dilaksanakan peningkatan status dengan menyesuaikan kemampuan perusahaan. Melalui Juru Bicara DPW Sekar Perhutani Unit I, Sekar Perhutani mengusulkan agar peningkatan status dari PP ke pegawai dapat dilaksanakan selambatnya pada Triwulan I 2010.

Permasalahan lain yang juga disampaikan terkait dengan adanya terbitnya SK kenaikan gaji BoD yang dikeluarkan oleh Meneg BUM dan diberlakukan surut per Januari 2009.   Menjawab pertanyaan tersebut BoD menyampaikan bahwa hal tersebut adalah bukan permintaan BoD Perhutani, tetapi murni kebijakan Meneg BUMN.   Sehingga BoD menyatakan yang berwenang menjawab adalah Meneg BUMN dan BoD tidak berkompeten menjawab soal kebijakan tersebut.

Disampaikan pula bahwa sebagai wujud empati BoD terhadap kondisi perusahaan dan karyawan saat ini yang masih lebih membutuhkan peningkatan kesejahteraan, maka jajaran BoD sampai dengan audiensi ini berlangsung belum merealisasikan rapel kenaikan gaji tersebut. Namun jika Meneg BUMN memaksa agar gaji tersebut harus dibayarkan, maka BoD sepakat bahwa pencairan rapel kenaikan gaji BoD tersebut akan dimasukan sebagai piutang setelah diaudit oleh KAP.

Selanjutnya, dalam rangka memaksimalkan kinerja perusahaan, BoD akan segera menerapkan struktur organisasi baru, dimana dalam struktur baru tersebut akan diberikan penguatan fungsi dan spesifikasi yang besar pada level KPH dengan memperbanyak jabatan setingkat Kasi dan perampingan di struktur organisasi Direksi.

Terkait dengan upaya mengubah citra militerisme dan polisional yang masih melekat di tubuh Perhutani menjadi perusahaan yang selalu mengedepankan pendekatan sosial, kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, dan ramah lingkungan, BoD akan melakukan pergantian warna seragam dinas sebagai awal dari perubahan untuk menuju perbaikan perusahaan (mengubah Image, Budaya, Karakter, Semangat dan Lain – lain) serta perubahan logo Perum Perhutani agar filosofi yang terkandung mewakili semua unsur d idalam area bisnis Perhutani (Kayu, Getah, Madu, Wisata dll).

Sementara itu, dalam audiensi tersebut BoD juga menyampaikan bahwa dalam rangka mengawal keberhasilan perusahaan mencapai kinerja yang terbaik di semua level dan posisi pejabat, penerapan sistem remunerasi, reward and punishmet yang terukur serta promosi dan mutasi pejabat yang transparan dan obyektif, maka SMK-CBHRM akan segera diterapkan mulai April 2010.  Dalam hal ini Sekar Perhutani sangat mendukung dengan kebijakan SMK-CBHRM, agar setiap karyawan termotivasi untuk berprestasi dan berkompetisi secara fair dengan ukuran-ukuran kinerja yang jelas, agar kondisi perusahaan semakin baik dan kesejahteraan karyawan meningkat (dietweha).

Iklan

13 Komentar

  1. herbudi said,

    27 Januari 2010 pada 9:56 am

    saya jadi ngerti setelah jelas pemberitahuannya, karena berita yang diterima di kalangan bawah hanya setengah setengah,terima kasih

  2. ERWANTONO said,

    10 Maret 2010 pada 5:49 am

    sudah saatnya para karyawan perhutani khususnya yang masih PKWT-PP menerima gaji yang layak. mengingat kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat dengan gaji sekarang. mohon diperhatikan para bawahan2

  3. 21 Maret 2010 pada 3:48 pm

    berita gitu aja kok ngeri…lihat PERTAMINA /PLN.. perusahaan merugi tiap tahun tetapi gajinya paling besar di indonesia.. PERHUTANI mengelola 2 juta ha hutan dan mengurus hajat hidup orang banyak penduduk pulau jawa 70% dari penduduk indonesia. harusnya perhutani mendapat dana dari APBN karena telah menjaga stabilitas iklim di pulau jawa dari hasil pengurusan hutan..seharusnya PERHUTANI tidak perlu menyetor deviden ke APBN karena tidak meminta anggaran dari APBN saja sudah untung dan pemerintah harusnya sudah berterimakasih pada perhutani..lah ini malah di wajibkan untuk menyetor deviden kalau begini caranya bagaimana karyawan PERHUTANI bisa sejahtra..coba kita hitung.. DINAS KEHUTANA dalam mengurus 2 juta ha hutan di luar jawa membutuhkan APBN berapa triliun? harusnya dana yang sama juga harus di anggarkan di pulau jawa melalui PERHUTANI..tetapi okelah PERHUTANI tidak perlu APBN cuma perlu deviden di hapuskan agar kayrawan bisa sejahtra…ini yang perlu kita perjuangkan sampai titik darah pengahabisan

  4. 21 Maret 2010 pada 3:50 pm

    berita gitu aja kok ngeri…lihat PERTAMINA /PLN.. perusahaan merugi tiap tahun tetapi gajinya paling besar di indonesia.. PERHUTANI mengelola 2 juta ha hutan dan mengurus hajat hidup orang banyak penduduk pulau jawa 70% dari penduduk indonesia. harusnya perhutani mendapat dana dari APBN karena telah menjaga stabilitas iklim di pulau jawa dari hasil pengurusan hutan..seharusnya PERHUTANI tidak perlu menyetor deviden ke APBN karena tidak meminta anggaran dari APBN saja sudah untung dan pemerintah harusnya sudah berterimakasih pada perhutani..lah ini malah di wajibkan untuk menyetor deviden kalau begini caranya bagaimana karyawan PERHUTANI bisa sejahtra..coba kita hitung.. DINAS KEHUTANA dalam mengurus 2 juta ha hutan di luar jawa membutuhkan APBN berapa triliun? harusnya dana yang sama juga harus di anggarkan di pulau jawa melalui PERHUTANI..tetapi okelah PERHUTANI tidak perlu APBN cuma perlu deviden di hapuskan agar kayrawan bisa sejahtra…ini yang perlu kita perjuangkan sampai titik darah pengahabisan..oke rekan rekan mari kita mulai perjuangannya

  5. Lusiana said,

    4 Mei 2010 pada 12:35 pm

    Manusia memang sangat rakus, gaji berapapun masih saja kurang, coba kalau mau sedikit melihat, masih banyak tenaga kerja yang belum diangkat menjadi pegawai tetap. Sedangkang yang sudah jelas nasibnya meributkan soal pendapatan gaji dan jabatan ? Mudah-mudahan podho elingo, jangan hanya pekerja-pekerja kecil untuk alasan, setelah tercapai apa yang diinginkan pada lupa titik awal yang dibicarakan.

  6. sri herlina said,

    9 Juni 2010 pada 2:17 pm

    kalau menurut saya kesejahteraan karyawan tidak perlu diperjuanmgkan melalui BOD sebab itu sudah suatu kewajibannya untuk menciptakan kesejahteraan tercapai, dengan adanya kenaikan tunjangan Adm up itu kepanjangan angan BOD untuk mensejahterakan karyawan oh ya selamat bekerja keras saja semua!

  7. andris said,

    3 Agustus 2010 pada 2:18 am

    Jatah Tiap KPH untuk peningkatan setatus sangat dikit, hanya hitungan jari tapi direbutkan ratusan karyawan PP. ingatlah dilapangan/daerah karyawan PP ujung tombak pehutani tolong didengar penjabat perhutani didireksi/unit.

  8. neneng said,

    16 Agustus 2010 pada 4:00 am

    POKONYA…..MAKIN PARAH………….ADA YG PROTES KE DIREKSI……EEEE…MALAH DIMUTASI JADI PENJAGA KEBON ALIAS PEMBANTU…….PARAH….PARAH……………..

  9. dimas said,

    6 September 2010 pada 7:52 pm

    Kalau ada yang lebih baik buat kesejahteraan karyawan kenapa tidak dilaksanakan..Karyawan bawah harus lebih dipikirkan..agar terciptanya KESEIMBANGAN PERUSAHAAN..

  10. ipnu said,

    6 Oktober 2010 pada 4:54 am

    AKU LEBIH SETUJU GAJI NAIK BANYAK WALAUPUN TIDAK TEPAT WAKTU

  11. sukancil said,

    25 November 2010 pada 9:23 am

    s

  12. sukancil said,

    25 November 2010 pada 9:27 am

    perhutani sudah saatnya bercermin dan berkaca pada hati kecil masing-masing pejabat, perhutani akan semakin hancur bila :
    – Pejabatnya feodal
    – Korupsi berjamaah
    – SPJ yang fiktif

  13. jhony pranata said,

    23 September 2013 pada 5:24 am

    Memprihatinkan………………!


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: