EMPAT TAHUN SEKAR PERHUTANI : UJI EKSISTENSI

Oleh : Isnin Soiban

(Sekretaris DPP SEKAR PHT).

Perkenalan saya dengan SEKAR (Serikat Karyawan) terjadi pada tahun 2002, saat masih menjadi Asisten Perhutani (Asper) di BKPH Tomo Selatan KPH Sumedang.  Motivasi perkenalan saya lebih didasarkan pada kondisi internal perusahaan yang menuntut pada suatu pergerakan dan juga kondisi eksternal perusahaan yang mendorong semangat keberpihakan pada suatu keberadaan perusahaan tempat mencari nafkah diri saya dan juga karyawan perusahaan sekitar 30 ribu orang.

Kondisi internal yang saya maksudkan adalah adanya suatu perbedaan pendapat: masalah keyakinan;  yang menjurus pada pertikaian antar karyawan dan melebar pada penerapan kelola perusahaan itu sendiri.  Dalam perkembangannya, lahirlah suatu gerakan massa (karyawan) menuntut pergantian Dewan Direksi.


Konsolidasi karyawan terus digalang di setiap unit satuan kerja dengan sasaran pergerakan menuju Departemen Kehutanan dan Dewan Pengawas Perum Perhutani.  Pergerakan tersebut membuahkan hasil dengan terjadinya pergantian Dewan Direksi; perpindahan estafet Dirut dari Ir. Abbas Ts kepada Ir. Marsanto MS.

Jadi, sebetulnya bahwa embrio lahirnya organisasi karyawan Perum Perhutani sudah ada sejak tahun 2001.

Kondisi eksternal yang mendorong lahirnya SEKAR adalah tekanan dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat waktu itu terhadap keberadaan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten.  Issue yang dihembuskan oleh  pihak luar (regulator) adalah Otonomi Daerah (Otoda) ; yang memang saat itu terjadi semacam euphoria otoda.  Kita ingat bagaimana ampuhnya kalimat “Putera Daerah”; “Pendapatan Asli Daerah (PAD)” dll, menyeruak begitu hebatnya hingga terbentuk opini yang begitu kuat untuk membubarkan Perum Perhutani, selain issue moratorium logging dan pembubaran Perhutani.

Setiap membaca surat kabar harian dan komentar yang muncul, terlebih lagi jika dikaitkan dengan bencana alam, pasti membuat merah telinga dan geram kepada siapapun karyawan Perum Perhutani.  Tidak jarang terjadi perdebatan yang sengit antar pejabat dalam suatu forum kerja resmi ketika membicarakan sesuatu pekerjaan atau materi rapat yang saat itu digelar.

Sesungguhnya, kondisi itulah yang membuat segenap karyawan Perhutani bangkit dan bersatupadu menghadapi tekanan.  Berbagai strategi ditempuh untuk mengcounter opini negative dan membangun kesepahaman antar pihak.

Sejarah berdirinya Serikat Karyawan (SEKAR).

Tepat pada pertengahan Bulan Ramadhan 1423 H/ 2002 M, dilakukan pertemuan di Masjid Sabilil Huda Kantor Unit III yang diinisiasi oleh Kang Basir, Kang Iing, Kang Beddi, Mas Oman, Mas Ananda dll (maaf kalau saya tidak dapat sebut satu per satu/ atau lupa).  Tujuan utama pertemuan saat itu adalah bagaimana mempertahankan eksistensi Perum Perhutani sebagai BUMN untuk masih tetap bertahan ditengah derasnya arus pembubaran Perhutani.  Maka tercetuslah gagasan mendirikan organisasi karyawan.

Belum banyak satuan kerja yang secara resmi membangun organisasi karyawan.  Terminologi “Nama Organisasipun” masih belum sempurna; tetapi sebagai embrionya dibentuk Federasi Serikat Karyawan Jawa Barat dan Banten (dalam UU No.21/2000 federasi merupakan kumpulan dari beberapa Serikat Karyawan).

Beberapa pekan kemudian, berdirilah Sekar di Sukabumi, Kantor Unit dan Sumedang.

Semangat berorganisasi terus berlanjut  dan dilakukan Road Show oleh para inisiator.  Diyakini dari hasil road show tersebut, diundanglah perwakilan karyawan lingkup Unit III berkumpul di Sukabumi, tepatnya di Situ Gunung.

Deklarasi Situ Gunung

Segmen tulisan Deklarasi Situ Gunung saya khususkan tersendiri karena menurut pendapat saya: itulah tonggak awal pergerakan Serikat Karyawan pada akhirnya.

Selain hasil road show tersebut, perkembangan issue pembubaran Perhutani dan kondisi internal Perhutani sendiri semakin menguatkan niat karyawan untuk bersatu dalam suatu wadah.  Ingat, saat itu terbit PP No. 30 tahun 2003 tentang Perum Perhutani (sebelumnya bentuk perusahaan kita sempat berupa Perseroan Terbatas (PT) yang menimbulkan Pro dan Kontra).

Di Situ Gunung itulah, tanggal 2 Juli 2003 Federasi Serikat Karyaan Jawa Barat dan Banten mendeklarasikan :

  1. Menghargai terbitnya PP No.30 tahun 2003 dan mendorong segera ditetapkannya DEWAN PENGAWAS yang terdiri dari PEJABAT YANG MASIH AKTIF sesuai Pasal 34 PP No.30 taun 2003.
  2. Mendorong segera ditetapkannya DEWAN DIREKSI yang kopeten, dapat dipercaya dan diterima oleh semua pihak melalui FIT AND PROPER TEST oleh pihak yang independent sebagaimana amanat Pasal 18 PP No.30 tahun 2003.
  3. Mendorong DEWAN PENGAWAS dan DEWAN DIREKSI terpilih untuk memulihkan tingkat kepercayaan kepada PERUM PERHUTAN, baik dari pihak internal maupun dari pihak eksternal.
  4. Mempertanyakan penjelasan pengelolaan hutan tanpa kewenangan publik seperti yang tercantum dalam Pasal (1) angka (6) PP No. 30 tahun 2003.

Bila kita cermati isi Deklarasi diatas, nampak bahwa karyawan Perhutani mulai bangkit dan menyadari untuk mengangkat persoalan yang secara sistem akan mempengaruhi pengelolaan perusahaan.  Disisi lain, semangat Deklarasi tersebut rupanya menginspirasi pergerakan karyawan berikutnya : tumbuh Serikat Karyawan di tiap-tiap KPH dan SPH, konsolidasi karyawan antar unit serta terbentuknya Forum Komunikasi Karyawan Perhutani.


Serikat Karyawan yang tumbuh ditiap-tiap KPH dan SPH (belakangan disebut sebagai DPD) merupakan bukti bahwa karyawan Perhutani berkomitmen untuk menjaga keutuhan perusahaan dan kesatuan karyawan.  Mereka berorganisasi atas kesadaran pribadi tanpa paksaan dan memenuhi azaz normative keorganisasian.  Bersyukur saat itu bahwa karyawan masih ingin mempertahankan harga diri perusahaan, meskipun tingkat kesejahteraan karyawan masih belum cukup dari sejahtera.  Semangat ini mulai ditularkan ke rekan-rekan lain di unit 1 dan 2.  Semangat teman-teman untuk bersatu sudah terbangun saat itu, meskipun dengan kondisi yang berbeda.  Maksudnya adalah : bila di Unit 3 sudah terbentuk organisasi di lingkup KPH dan SPH, maka di Unit 1 dan 2 baru terbentuk organisasi tingkat unitnya (Sekar Jati untuk Unit 2 dan Serumpun Satu untuk Unit 1).  Upaya membangun kesatuan tersebut berhasil dengan sangat mengharukan karena tingkat soliditas karyawan betul-betul tercipta, konsolidasi karyawan untuk membuat SATU WADAH ORGANISASI mulai menemukan bentuknya.  Maka diselenggarakanlah pertemuan antar karyawan di Bandung tanggal 7 Oktober 2003 yang hasilnya adalah terbentuknya Forum Komunikasi Karyawan, terpilih sebagai Ketuanya adalah Ir. Yaya Sunarya (Karo Perlindungan SDH).  Forum mengamanatkan kepada segenap karyawan Perhutani untuk menyelenggarakan Musyawarah Besar (MuBes) Serikat Karyawan setidaknya satu tahun semenjak terbentuknya Forum.

Selanjutnya, satu tahun lebih baru dapat diselenggarakan Musyawarah Besar Serikat Karyawan yang Pertama di Bandung tanggal 10-11 Januari 2005.  Tanggal 11 Januari disepakati sebagai Hari Lahir (Harlah)nya dan Deklarasi Situ Gunung menjadi tonggak awal pergerakan SEKAR.

Pergerakan SEKAR

Semangat mempertahankan eksistensi perusahaan lebih mendasari pergerakan SEKAR selama ini dibanding ekspektasi meningkatkan kesejahteraan karyawan perusahaan.  Kondisi tersebut sangat dipahami oleh SEKAR karena segala keterbatasan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya menjadi faktor utama penentu keberadaan perusahaan itu sendiri.  Ringkasnya: apabila kita menuntut terlalu besar peningkatan kesejahteraan karyawan secara progressive maka perusahaan dalam waktu cepat akan mengalami lock out.

Namun tidak berarti SEKAR tidak memperjuangkan kesejahteraan karyawan/ anggotanya.  Tentu saja kita harus sepakat dalam mendefinisikan KESEJAHTERAAN.  Menurut saya, kesejahteraan dapat saja diukur dan dapat juga tidak terukur.  Strategi memperjuangkannyapun juga menjadi penting.

Dalam catatan saya, pergerakan SEKAR secara terbuka terjadi Sembilan (9) kali dalam rentang waktu tahun 2003 hingga 2005.   Pergerakan terbuka terakhir dilakukan pada Bulan Juni 2005 yang akhirnya terbentuk Dewan Direksi baru yang beranggotakan bukan dari kader internal. Harapannya waktu itu adalah untuk menghentikan friksi dan intrik internal.  Namun rupanya, friksi dan intrik internal itu, hingga kini masih enggan beranjak dari rumah Perhutani.

Menyadari terjadi perubahan situasi dan itikad untuk membangun kondusifitas, model pergerakan SEKAR berubah menjadi lebih condong pada upaya perbaikan system.  Proyek pertama yang digarap adalah : PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB).  Penandatanganan PKB dilaksanakan kedua pihak (Pemberi Kerja dengan SEKAR) pada saat MuBes SEKAR Kedua di Madiun Maret 2007.  Banyak hal yang strategis tertolong dengan adanya PKB, antaralain: pemenuhan prinsip PHL (Pengelolaan Hutan Lestari), pengakuan eksternal terhadap performance perusahaan (mosok perusahaan sebesar Perhutani tidak memiliki PKB????) dan tentu saja jaminan perbaikan kesejahteraan karyawan secara hukum terlindungi.  Dengan demikian, PKB dapat dikatakan sebagai karya

MONUMENTAL SEKAR.

Proyek kedua adalah perjuangan peningkatan status karyawan perusahaan.  Pola pikirnya sangat sederhana, selain dari implementasi PKB, yakni Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur status karyawan perusahaan terdiri atas PKWT, PP dan Pegawai.  Perlu diketahui, klasifikasi karyawan Perhutani sebelumnya sangat banyak dan rekrutmennya tidak memiliki catatan yang baik.  Khawatir terjadi pelanggaran Undang-Undang, SEKAR mengajak Pemberi Kerja untuk memenuhi kewajiban; dan dilaksanakanlah agenda PENINGKATAN STATUS karyawan yang akhirnya terangkat ribuan karyawan meningkat statusnya.

Organisasi SEKAR tingkat wilayah (DPW) dan daerah (DPD) pun semakin kritis menyuarakan kepentingan anggotanya, salahsatunya adalah desakan untuk dilaksanakannya rekrutmen internal.  Meskipun pelaksanaannya melalui jalan terjal nan berliku, pada akhirnya ratusan karyawan terekrut secara internal dan memperoleh SK sebagai PEGAWAI.

Rentetan catatan diatas semestinya sudah dapat ditafsirkan oleh seluruh anggota/ karyawan sebagai bentuk perbaikan kesejahteraan.

Saat ini, mari kita berikan yang terbaik untuk perusahaan sehingga kinerja perusahaan dan perbaikan sumberdaya hutannya dapat segera terjawab, yang secara langsung akan meningkatkan derajat kesejahteraan karyawan yang dapat diukur, misalnya kenaikan gaji dan tunjangan tanpa mengganggu cash flow perusahaan secara signifikan.

Saat ini SEKAR sedang mengajak berunding Pemberi Kerja melaksanakan addendum PKB yang apabila tidak segera dilaksanakan akan tetap menjadi tuntutan yang sebenarnya memberatkan perusahaan.

Antara Uji Konsistensi, Konsistensi Sesungguhnya dan Sesungguhnya Konsistensi.

Sepanjang tahun 2008 kemarin, merupakan wahana pembelajaran yang sangat berharga bagi SEKAR.  Ketika banyak masukan, aspirasi dan juga tuntutan yang disampaikan oleh karyawan melalui DPD dan DPW; terutama menyangkut gap/ kesenjangan bidang SDM, DPP SEKAR merespon dengan cermat.  Penyelesaian persoalan dilakukan melalui negosiasi.  Dan pada saat terjadi kemelut kepemimpinan yang berujung pada penetapan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perum Perhutani, SEKAR berupaya keras untuk tetap menjaga kondusifitas bekerja dan kekompakan antar anggota.  Beberapa kali pertemuan terutama dengan pejabat Jenjang I dilakukan untuk bersama-sama menjaga kinerja perusahaan.  Namun rupanya masih belum cukup untuk memenuhi kepuasan atau mungkin kepentingan beberapa pejabat sehingga muncul upaya penggalangan karyawan yang sebetulnya akan lebih banyak mendapatkan kemudhorotan.  Sampai disini, konsistensi SEKAR diuji.  Banyak kritikan, cacian bahkan hujatan diberikan kepada SEKAR melalui surat, telepon bahkan SMS bodong.

Sejauh ini kami pengurus DPP SEKAR masih tetap konsisten: amanah menjaga keberadaan perusahan dan memperjuangkan kesejahteraan karyawan tetap kami emban/ tunaikan.  Bahwa masih terdapat beda pendapat, kekecewaan dan mungkin pendirian organisasi karyawan lain, itu biasa sebagai wujud dinamika organisasi.  Yang perlu dicermati oleh seluruh karyawan atau anggota SEKAR adalah bahwa organisasi karyawan bukanlah organisasi politik dan jangan diupayakan atau dipaksakan untuk meniru langkah politik.  Itulah Konsistensi Sesungguhnya.

Kami banyak menerima informasi bahwa anggota SEKAR di tingkat DPD mendapatkan tekanan dan dipaksa untuk masuk ke organisasi karyawan yang lain, bahkan ada juga yang diiming-imingi perbaikan status bila mau keluar dari keanggotaan atau kepengurusan SEKAR.  Tentu saja praktek-praktek  tersebut sangat tidak etis.  Untuk itu kami menyerukan kepada pimpinan manajemen untuk lebih bijak dan santun dalam membina karyawan berorganisasi.  Ingat, kita ini satu keluarga dan satu rumah dan bahkan satu periuk !!!!

Disatu sisi, kondisi tersebut menempa pengurus dan anggota untuk lebih militan.  Mari jaga perusahaan dan galang persatuan. Kita berikan yang sebanyak-banyaknya dan yang terbaik untuk perusahaan.  Semua berpulang kepada karyawan. Itulah Sesungguhnya Konsistensi.

Dalam alinea terakhir ini, saya ingin mengucapkan rasa bangga dan terima kasih kepada para pendiri SEKAR yang masih tetap KOMIT, mungkin ada yang sudah purna tugas atau sudah menjabat pada posisi yang lebih tinggi.  Atas jasanya dan bimbingannya kami sampaikan rasa hormat dan semoga tetap membesarkan organisasi SEKAR.

Terima Kasih dan selamat Ulang Tahun SEKAR ku, semoga Allah SWT senantiasa memberi perlindungan kepada kita : karyawan, perusahaan dan keluarga. Amin.

Tetap Semangat dan tetap SEKAR!!!!

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: