BANGKIT MENEMBUS BATAS

Bangkit itu: susah…, senang…, takut…mencuri…, marah… malu… dan seterusnya.

Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata putus asa.

Itulah penggalan iklan layanan masyarakat yang gencar ditayangkan di media layar kaca menyambut peringatan 100 tahun kebangkitan nasional. Sejalan dengan itu, pola pikir dan tindakan rimbawan, termasuk masyarakat Perhutani dituntut senantiasa berubah dan bangkit!!

Kita dituntut beraktifitas yang mampu menembus batas-batas kawasan hutan (forest boundaries) dan lingkungannya, internal dan ekstemal. Tidak hanya pandai bermain dan beraktifitas di dalam lingkungannya sendiri dengan segala kenikmatan dan kekuasaan yang telah diberikan oleh peraturan dan perundang-undangan. Kebulatan tekad untuk tidak puas menjadi ”jago kandang” dan meraih kejayaan bermain di luar kandang harus dikobarkan dan diyakini menjadi modal dasar meraih karya terbaik dalam nuansa kebersamaan untuk mempertahankan eksistensi perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan karyawan (dan masyarakat desa sekitar hutan).

Sepuluh tahun pasca reformasi yang teIjadi di republik ini yang ditandai dengan suksesi pemimpin nasional tahun 1998 ditambah dengan peningkatan tuntutan dan isu global tentang HAM, demokrasi dan lingkungan hidup temyata menjadikan Perhutani memasuki perubahan drastis. Perubahan dari zona kekuasaan, keberuntungan, ketenangan/ keberanian dan kenyamanan beralih ke dalam zona penghambaan, (ancaman) kerugian, kekalutan/ketakutan , kerepotan dan ketidaknyamanan yang berujung pada situasi sulit alias krisis. Eksistensi perusahaan dan kesejahteraan karyawan terancam mengalami kemunduran, kalau tidak boleh disebut turun kelas atau degradasi. Kita tak berdaya menghadapi perubahan lingkungan,  begitu kesimpulan (sebagai peringatan) yang pernah dilontarkan seorang Dirut Perhutani pada masa “penjarahan” (pasca satu tahun reformasi, awal 1999).

Laporan kemajuan hasil kerja tim transformasi perusahaan yang dipaparkan oleh Dirut pada acara kunjungan keIja BOD ke Unit III (29/05/2008) boleh jadi belum banyak menyoal hal-hal baru, tetapi telah dibedah lebih dalam dan mencari akar persoalan yang diagnosa sebagai penyakit yang perlu disembuhkan. Yang pasti, pemyataan perusahaan (corporate statement) yang dilontarkan oleh pucuk pimpinan perusahaan sudah memberikan bukti, perusahaan berada pada situasi sulit dan krisis. Diperlukan penyehatan dan penyelamatan Perhutani !!. Sepuluh tahun pasca reformasi stabilitas perusahaan berada pada posisi serba belurn.

Kondisi SDH belum menuju hutan normal, potensi dan nilai SDH semakin menurun, peningkatan pendapatan belum signifikan mengejar melambungnya biaya, alias keuntungan semakin menipis hingga kompensasi gaji bagi karyawan berdasar komposisi gaji pokoknya dan tunjangannya belum sesuai VU. Pengelolaan SDM belum mampu membangkitkan motivasi dan pemberian kompensasi yang adil dan transaparan. Pengawasan , pengendalian dan manajemen resiko belum menjadi “feed back” (kuratif/penyembuhan) dan “feed foreward” (preventif/pencegahan).

Pengelolaan bisnis dan keuangan belum mendukung operasi perusahaan yang efisien dan efektif. Kegiatan pemasaran sebagai mesin pencetak uang masih sebatas penjualan, pembentukan harga jual dan pengelolaan produk belum “bisnis oriented” dan “producer market, dst. Lalu, apa yang sudah, kalau semuanya bemilai belum? Yang jelas, kita sudah tabu, paham, tahu diri dan sepakat menyatakan bahwa perusahaan kita berada padakondisi sulit/krisis hingga perlu penyehatan dan penyelamatan!

Menembus Batas Kemajemukan dan Keangkuhan

Tidak bisa dipungkiri, bahwa Perhutani sebagai perusahaan besar dihuni SDM dengan latar belakang dan kondisi pendidikan, talenta, SARA, karakter, keinginan dan kebutuhan, persepsi, wawasan dan pengalaman hidup dengan dinamika pluralitas yang mengikat pribadi masing-masing. Di balik kemajemukan itu pasti menyimpan sebuah kekuatan yang harus dihimpun dan dimunculkan menjadi gagasan bersama yang secara nyata untuk kemanfaatan umum dan eksistensi perusahaan. Pengikatan diri dalam karya bersama bertujuan untuk menciptakan nilai dan membebaskan diri dari belenggu-belenggu ketertutupan dan serba inklusif serta menembus batas-batas dan sekat-sekat kemajemukan karena sentimen ekslusif pada banyak hal sangat tidak menguntungkan bagi pengembangan perusahaan.

Masyarakat Perhutani pada kondisi krisis/sulit, di bawah kepemimpinan BOD baru harus mampu dan berani menembus batas-batas`keterbelngguan dan sekat-sekat kemajemukan dan keunikan segenap karyawannya itu.  Harus berani menembus batas`persepsi, reputasi, karakter, pola pikir dan sikap atau kondisi faktual bahkan tindakan yang bersumber dari persepsi serba”dikotomi”. Sebut saja : persoalan pro dan kontra internal-eksternal BOD saat ini, sentimen almamater, atau bahkan SARA, kelompok dan golongan tertentu.  Sampai saat ini masih saja ada pihak-pihak yang senantiasa menghembuskan nafas “perbedaan” itu, bukan mengumandangkan persamaan tujuan, baik tersembunyi maupun terang-terangan.  Kalau hal ini dibiarkan dan tidak disikapi oleh BOD, dan dengan dukungan segenap karyawan demi kepentingan perusahaan semata, tentu saja akan menjadi ancaman bagi stabilitas perusahaan.  Waktu dan energi hilang percuma hanya untuk hal-hal yang sangat tidak menguntungkan eksistensi perusahaan.

Apa yang akan dilakukan BOD menghadapi persoalan tradisional/klasik yang selalu muncul ke permukaan dalam kerangka pembinaan jiwa korps dan penggalangan internal, kita bisa berkiblat dengan apa yang telah terjadi selama ini. Kita harus interospeksi dan jujur pada diri sendiri, bahwa kondisi perusahaan kini, sepuluh tahun pasca r eformasi, dampak persoalan konflik internal sedikit banyak telah ikut memberi andil terjadinya kondisi krisis itu. Mudah-mudahan BOD sudah memiliki kiat dan tindakan yang akan diterapkan  untuk mengeliminir, merubah persepsi atau bahkan meramu kemajemukan itu untuk menuju “Memberikan Karya Terbaik Kepada Perhutani Dalam Nuansa Kebersamaan”.

Bercermin pada apa yang terjadi di Perhutani pada`masa lalu, terutama yang terkait dengan eksistensi perusahaan, khususnya kedudukan kita sebagai operator (berarti ada ketergantungan dengan regulator), maka ancaman dan tantangan ekstemal semakin nyata di depan mata. Terlebih lagi karena Perhutani adalah perusahaan bisnis pengelolaan SDA, yang sangat terbuka, sehingga sangat mudah mendapatkan tekanan ekstemal atau mendapatkan pengaruh dari luar atau yang terkait dengan kebijakan pemerintah dan kepentingan pihak lain (terutama Dephut dan Kementerian Negara BUMN, terrnasuk stakeholder lain). Mengurus Perhutani memang penuh dengan ketidakpastian dan tingkat keberhasilannya sulit diprediksi dengan rasional atau bahkan mendekati benar. Beberapa kebijakan pemerintah/regulator telah terbukti membuat “repot” Perhutani. (contoh kasus penerapan JPT, instruksi pembuatan tanaman seluas 210 ribu ha, dan mungkin masih ada yang lain).

Setiap warga Perhutani, khususnya anggota BOO, sekarang ini harus berani memposisikan diri sebagai “agent” Penembus Keangkuhan Perhutani, sehingga mampu menjaga kepentingan dan eksistensi perusahaan. Penulis sebenamya juga bingung atau kurang paham dan sedikit heran dengan keanehan itu. Yang angkuh itu pejabatnya atau memang Perhutani ini perusahaan besar hingga terlihat oleh orang lain di luar terkesan angkuh/berkuasa atau memang kita ini dan Perhutani itu hebat? Yang pasti kita ini memang perusahaan besar dengan reputasi intemasional dan misi yang mendunia

Contoh-contoh kasus yang “mengganggu” eksistensi perusahaan telah terjadi. Sebut saja kebijakan kemantapan kawasan hutan atau wilayah kerja Perhutani (perluasan TN, serah terima hak pengelolaan kawasan hutan lindung yang diubah menjadi kawasan konservasi, hilangnya hak pengusahaan Tangkuban Perahu di Unit III, dan lain-lain). Beberapa persoalan kebijakan teknis pengelolaan hutan yang mengharuskan terjadainya perubahan manajemen Perhutani senantiasa siap datang dan pergi. Beberapa hal antara lain: kebijakan JPT, implementasi kebijakan pemanfaatan kawasan, khususnya hutan lindung yang masih banyak menghadapi persoalan teknis (terkait dengan kebijakan Unit III dalam pengembanganjasa lingkungan dan pengembangan usaha wisata, misalnya ). Tindakan pengelolaan perusahaan sangat berkepentingan dengan penge1olaan kebijakan itu.

Salah satu isu strategis dewasa ini yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah kejelasan implementasi kebijakan pembaruan/reforrnasi agraria oleh pemerintah pusat sebagai konsekuensi penerapan TAP MPR RI No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Ke depan mungkin masih banyak banyak lagi kebijakan yang sangat mengganggu eksistensi perusahaan (dari cara pandang orang Perhutani, mungkin tidak menjadi soal ketika dilihat dari cara pandang pihak ekstemal ).

Penulis yakin, BOO dan jajarannya, khsususnya penghuni Manggala Wana Bakti telah mempersiapkan diri dan sanggup menjalankan arnanah untuk “Menembus Batas Keangkuhan” itu sehingga eksistensi Perhutani bisa terjaga. Implementasi efektif bisa saja melalui intensifikasi koordinasi atau konsultasi atau silaturrahmi atau entah apa pun nama forumnya, Bisa saja menciptakan kesepakatan bersama (MOU) atau kesepakatan dalam bentuk perjanjian kerjasama (PKS) . Yang jelas, harrnonisasi dan sinkronisasi antara operator dan regulator, antara yang pro dan kontra, antara “yang memusuhi Perhutani” dan yang “membela Perhutani” sangat diperlukan.

Selalu Ada Peluang di Tengah Kesulitan

Pernyataan Meneg BUMNbahwa semua BUMN akan diminta untuk menyetorkan dividen untuk menutup defisit APBN dengan target 31 Trilyun (2008) dan ada pengecualian (tidak diminta menyetor dividen) yang diterapkan bagi BUMN yang (mempunyai) kewajiban dengan jaminan sosial seperti Jamsostek, Astek, Taspen, dan Perhutani (Harian Sindo, 22 Mei 2008) bisa jadi sama dengan arahan Meneg BUMN kepada BOD baru ketika dilantik pada 6 Mei 2008. Tugas berat BOD Perhutani yang dibebankan pemilik modal adalah untuk menjalankan bisnis pengelolaan hutan di Jawa dan Madura sebagai “life support system” dengan target menghijaukan Pulau Jawa (dalam kurun waktu lima tabun, 2008-2013) agar dicapai penutupan hutan sebesar 30 % dari luas wilayah (setara seluas lebih kurang 4,0 juta ha di dalam kawasan hutan negara dan di luar kawasan hutan negaral di dalam hutan hak) dan pengelolaannya dilakukan secara korporasi.

Yang dimaksud Menneg BUMN dalam pemyataan itu adalah tugas menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum/ public services, dan itu ada di dalam AD pendirian Perum Perhutani (PP No 30 tabun 2003). Tapi, kenyataannya kita sampai saat ini tidak atau belum pemah mendapatkan pengesahan anggaran untuk PSO, apalagi keputusan tentang anggaran PSO harus melalui persetujaun DPR RI (tahun 2007 Perhutani mendapatkan anggaran RHL dari pemerintah).

Apa benar dan sudah menjadi good will pemerintah, khususnya Menneg BUMN memberikan kebijakan “tanpa deviden” terhadap pengelolaan Perhutani saat ini? Sepengetahuan penulis, selama ini kementerian negara BUMN itu ya masih menghendaki ada deviden yang mendekati angka target penerimaan (deviden) menurut kalkulasi pemerintah. Karena dari pemerintah memang sudah ada target dan masuk dalam perhitungan APBN (kalau bisa dan biasanya bagaimana harus dibisakan, yang pada prakteknya harus membinasakan kegiatan dan rencana anggaran beberapa kegiatan) yang selaras dengan kewajiban perusahaan harus ada pertumbuhan, kendati tetap ada penyesuaian target.

Beberapa tahun lalu kita diharapkan bisa tumbuh 14%, 12%, dan lain-lain (yang diimplementasikan menghasilkan laba) atau setara dengan angka pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi. Misalkan saat ini patokan angka 5,5% untuk pertumbuhan ekonomi dan angka 6,5 untuk angka inflasi menurut acuan pemerintah dala-m APBN P 2008, atau total 12%. Apakah mungkin? Rasanya masih berat bagi perusahaan kita. Apalagi setelah ada kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, dampak krisis keuangan global, pasti akan lebih berat lagi untuk mencapai angka pertumbuhan perusahaan dengan standar itu. Jika kebijakan tanpa menyetor deviden diterapkan kepada Perhutani, tentu saja akan sangat meringankan tugas menghijaukan Pulau Jawa sebagai “life support system” yang dibebankan kepada Perhutani. Yang pasti, keuntungan perusahaan yang diperoleh akan dikembalikan ke hutan dan untuk peningkatan kesejahteraan karyawan.

Isu lain yang kini perlu disikapi bersama adalah kebijakan pemerintah dalam peningkatan ketahanan pangan dan energi, sebagai salah satu kebijakan mengeliminir dampak kenaikan harga BBM. Tindak lanjutnya sudah bisa disimak, bahwa kementerian BUMN berkonsentrasi mengembangkan sektor industri pangan melalui program ketahanan pangan, disediakan dana Rp 1,1 Trilyun (bersumber dari dana PKBL). Ada kecenderungan masyarakat dan industi mikro, kecil dan menengah (UMKM) melakukan substitusi penggunaan BBM ke BBK/Bahan Bakar Kayu (Harian Pikiran Rakyat, 26 Mei 2008).

Mengkaji persoalan di atas, tersirat ada ancaman dan peluang bagi Perhutani. Peningkatan ketahanan pangan dan energi bisa merupakan ancaman terhadap tugas dan fungsi perlindungan hutan (khususnya keamanan hutan). Ada kecenderungan akan terjadi peningkatan gangguan keamanan (khususnya pencurian pohon dan perambahan/okupasi lahan).Peluangnya adalah bisnis pangan dan energi dari dalam kawasan hutan semakin digalakkan oleh pemerintah dan direspon dengan semangat tinggi oleh masyarakat dan dunia usaha, sehingga potensial menjadi sumber pendapatan perusahaan.

Kehatian-hatian dan kewaspadaan perlu diberikan dalam implementasi ikon “Hutan sebagai sumber cadangan pangan dan energi” pada satu sisi. Pada sisi yang lain harus berhada-pan dengan upaya peningkatan produktifitas kawasan hutan untuk hasil hutan kayu dan bukan kayu, jasa lingkungan dan pemanfaatan kawasan. Nafsu besar (dari pemerintah dan masyarakat) dalam pemanfaatan kawasan hutan untuk cadangan pangan dan energi tentu sajajanganmalahmenjadi kontraproduktif atau merugikan Perhutani dalam mengupayakan: kemantapan kawasan, peningkatan produktifitas kawasan hutan, peningkatan mutu dan dan nilai SDH itu sendiri. Sehingga peran dan kontribusi Perhutani untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam peningkatan ketahanan pangan dan energi tidak malah merugikan Perhutani , kalau tidak boleh disebut “bisa mencelakakan Perhutani”. Yang dibantu (diibaratkan sopimya angkot ) bisa menjadi semakin sejahtera dan makmur, sedangkan yang punya kendaraan (juragan angkotnya), tidak memperoleh manfaat atau bahkan jangan-jangan juragannya mendapat celakal hanya dapat getahnya di kemudian hari atau lama-lama malah bisa kehilangan angkotnya, karena sudah digadaikan oleh sopimya atau bahkan telah menjadi milik sopir angkot itu.

Akhimya, untuk memberi semangat dan meningkatkan moril pada tekad kita bersama memberikan karya terbaik bagi Perhutani dalam nuansa kebersama, ada baiknya pembaca menikmati pantun berikut. Karena, kita tak perlu takut dan harus yakin, bahwa pasti ada peluang di tengah kesulitan. Bangkit dari keterpurukan. Kita bangkit melakukan perubahan itu, dari mana pun anda berada dan pacta posisi apa pun anda sekarang ini.

Kayu jati andalan sumber pendapatan. Jaga bersama hingga ada tebangan, Ketemu Direksi mari berikan senyuman. Semoga mereka hadirkan ketentraman. Senang rasanya lihat Direksi bersanding. Jadi teladan hindari bengis dan saling tuding. Galang bersama, hiasi demokrasi bersaing. Mari singkirkan itu tumbal Keris Mpu Gandring. Bangkit itu aku. Untuk Perhutaniku. Tetap semangat!!

SUSILO BUD I WACONO

Karyawan Perhutani Unit III

Anggota Sekar No : 075/DPW/KANPUS/2006

Iklan

2 Komentar

  1. telmark said,

    16 Februari 2009 pada 8:00 am

    salam kenal.

  2. mahonionline said,

    17 Februari 2009 pada 6:29 am

    Terimakasih telah berkunjung ke blog kami. Salam Kenal juga dar redaksi.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: